Lensa
Freeport
Pada
akhir tahun 1996 lalu, sebuah artikel yang ditulis oleh seorang penulis Lisa
Pease yang dimuat dalam majalah Probe. Tulisan ini juga disimpan dalam National
Archive di Washington DC. Judul tulisan tersebut adalah “JFK, Indonesia, CIA
and Freeport“.Walau dominasi Freeport atas “gunung emas” di Papua telah dimulai
sejak tahun 1967, namun kiprahnya di negeri ini ternyata sudah dimulai beberapa
tahun sebelumnya. Dalam tulisannya yang dimuat dalam majalah Probe itu, Lisa
Pease mendapatkan temuan jika Freeport Sulphur, demikian nama perusahaan itu
awalnya, nyaris bangkrut berkeping-keping ketika terjadi pergantian kekuasaan di
Kuba pada tahun 1959. Saat itu di Kuba, Fidel Castro berhasil menghancurkan
rezim diktator Batista. Oleh Castro, seluruh perusahaan asing di negeri itu
dinasionalisasikan. Freeport Sulphur yang baru saja hendak melakukan pengapalan
nikel produksi perdananya dari Kuba, akhirnya terkena imbasnya Maka terjadi ketegangan di Kuba.
Menurut
Lisa, berkali-kali CEO Freeport Sulphur merencanakan upaya pembunuhan terhadap
Fidel Castro, namun berkali-kali pula menemui kegagalan. Ditengah situasi yang
penuh ketidakpastian, pada Agustus 1959, Forbes Wilson yang menjabat sebagai
Direktur Freeport Sulphur melakukan pertemuan dengan Direktur pelaksana East
Borneo Company, Jan van Gruisen. Dalam pertemuan itu Gruisen bercerita jika
dirinya menemukan sebuah laporan penelitian atas Gunung Ersberg (Gunung
Tembaga) di Irian Barat yang ditulis Jean Jacques Dozy di tahun 1936. Uniknya, laporan
itu sebenarnya sudah dianggap tidak berguna dan tersimpan selama bertahun-tahun
begitu saja di perpustakaan Belanda. Namun, Van Gruisen tertarik dengan laporan
penelitian yang sudah berdebu itu dan kemudian membacanya. Dengan berapi-api,
Van Gruisen bercerita kepada pemimpin Freeport Sulphur itu jika selain
memaparkan tentang keindahan alamnya, Jean Jaques Dozy juga menulis tentang
kekayaan alamnya yang begitu melimpah. Tidak seperti wilayah lainnya diseluruh
dunia, maka kandungan biji tembaga yang ada disekujur tubuh Gunung Ersberg itu
terhampar di atas permukaan tanah, jadi tidak tersembunyi di dalam tanah. Mendengar
hal itu, Wilson sangat antusias dan segera melakukan perjalanan ke Irian Barat
untuk mengecek kebenaran cerita itu. Di dalam benaknya, jika kisah laporan ini
benar, maka perusahaannya akan bisa bangkit kembali dan selamat dari
kebangkrutan yang sudah di depan mata.
Selama
beberapa bulan, Forbes Wilson melakukan survey dengan seksama atas Gunung
Ersberg dan juga wilayah sekitarnya. Penelitiannya ini kelak ditulisnya dalam
sebuah buku berjudul “The Conquest of Cooper Mountain”. Wilson menyebut gunung
tersebut sebagai harta karun terbesar, yang untuk memperolehnya tidak perlu
menyelam lagi karena semua harta karun itu telah terhampar di permukaan tanah. Dari
udara, tanah disekujur gunung tersebut berkilauan ditimpa sinar matahari. Wilson
juga mendapatkan temuan yang nyaris
membuatnya gila. Karena selain dipenuhi bijih tembaga, gunung tersebut ternyata
juga dipenuhi bijih emas dan perak Menurut Wilson, seharusnya gunung tersebut
diberi nama GOLD MOUNTAIN, bukan Gunung Tembaga. Sebagai seorang pakar
pertambangan, Wilson memperkirakan jika Freeport akan untung besar, hanya dalam
waktu tiga tahun pasti sudah kembali modal. Pimpinan Freeport Sulphur ini pun
bergerak dengan cepat.
Pada
1 Februari 1960, Freeport Sulphur meneken kerjasama dengan East Borneo Company
untuk mengeksplorasi gunung tersebut. Namun lagi-lagi Freeport Sulphur
mengalami kenyataan yang hampir sama dengan yang pernah dialaminya di Kuba.
Perubahan eskalasi politik atas tanah Irian Barat tengah mengancam Hubungan
Indonesia dan Belanda telah memanas dan Soekarno malah mulai menerjunkan
pasukannya di Irian Barat. Tadinya Wilson ingin meminta bantuan kepada Presiden
AS John Fitzgerald Kennedy (JFK) agar mendinginkan Irian Barat. Namun
ironisnya, JFK malah sepertinya mendukung Soekarno. Kennedy mengancam Belanda,
akan menghentikan bantuan Marshall Plan jika ngotot mempertahankan Irian Barat.
Belanda yang saat itu memerlukan bantuan dana segar untuk membangun kembali
negerinya dari puing-puing kehancuran akibat Perang Dunia II, terpaksa mengalah
dan mundur dari Irian Barat. Ketika itu sepertinya Belanda tidak tahu jika
Gunung Ersberg sesungguhnya mengandung banyak emas, bukan tembaga. Sebab jika
saja Belanda mengetahui fakta sesungguhnya, maka nilai bantuan Marshall Plan
yang diterimanya dari AS tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan nilai emas
yang ada di gunung tersebut. Dampak dari sikap Belanda untuk mundur dari Irian
Barat menyebabkan perjanjian kerjasama dengan East Borneo Company mentah
kembali. Para pemimpin Freeport jelas marah besar. Presiden AS, John F Kennedy
ditembak saat bersama istrinya di mobil kap terbuka Presiden AS, John F Kennedy
ditembak saat bersama istrinya di mobil kap terbuka pada 22 November 1963. Apalagi
mendengar Kennedy akan menyiapkan paket bantuan ekonomi kepada Indonesia
sebesar 11 juta AS dengan melibatkan IMF dan Bank Dunia. Semua ini jelas harus
dihentikan Segalanya berubah seratus delapan puluh derajat ketika Presiden
Kennedy tewas ditembak pada 22 November 1963.
Banyak
kalangan menyatakan penembakan Kennedy merupakan sebuah konspirasi besar
menyangkut kepentingan kaum Globalis yang hendak mempertahankan hegemoninya atas
kebijakan politik di Amerika. Presiden Johnson yang menggantikan Kennedy mengambil sikap yang
bertolak belakang dengan pendahulunya. Johnson malah mengurangi bantuan ekonomi kepada Indonesia,
kecuali kepada militernya. Presiden Sukarno pada lawatan kenegaraannya ke
Amerika Serikat sedang memeriksa barisan tentara kehormatan Amerika setelah
turun dari pesawat didampingi presiden AS, John F Kennedy Salah seorang tokoh di
belakang keberhasilan Johnson, termasuk dalam kampanye pemilihan presiden AS
tahun 1964, adalah Augustus C.Long, salah seorang anggota dewan direksi
Freeport. Tokoh yang satu ini memang punya kepentingan besar atas Indonesia.
Selain kaitannya dengan Freeport, Long juga memimpin Texaco, yang membawahi
Caltex (patungan dengan Standard Oil of California).
Soekarno
pada tahun 1961 memutuskan kebijakan baru kontrak perminyakan yang mengharuskan
60 persen labanya diserahkan kepada pemerintah Indonesia. Caltex sebagai salah
satu dari tiga operator perminyakan di Indonesia jelas sangat terpukul oleh
kebijakan Soekarno ini. Augustus C.Long, salah seorang anggota dewan direksi
Freeport dan pemimpin Texaco, yang membawahi Caltex, ia juga chairman
Presbyterian Hospital Board dan Penasehat CIA di kepresidenan AS untuk masalah
luar negeri. Augustus C.Long amat marah terhadap Soekarno dan amat
berkepentingan agar orang ini disingkirkan secepatnya. Mungkin suatu kebetulan
yang ajaib, Augustus C. Long juga aktif di Presbysterian Hospital di New York,
dimana dia pernah dua kali menjadi presidennya (1961-1962). Sudah bukan rahasia
umum lagi jika tempat ini merupakan salah satu simpul pertemuan tokoh CIA.
Lisa Pease dengan cermat menelusuri riwayat
kehidupan tokoh ini. Antara tahun 1964 sampai 1970, Long pensiun sementara
sebagai pemimpin Texaco. Apa saja yang dilakukan orang ini dalam masa itu, yang
di Indonesia dikenal sebagai “masa yang paling krusial”. Pease mendapatkan data jika pada Maret 1965,
Augustus C. Long terpilih sebagai Direktur Chemical Bank, salah satu perusahaan
Rockefeller. Pada bulan Agustus 1965, Long diangkat menjadi anggota dewan
penasehat intelejen kepresidenan AS untuk masalah luar negeri. Badan ini
memiliki pengaruh sangat besar untuk menentukan operasi rahasia AS di
negara-negara tertentu. Long diyakini salah satu tokoh yang merancang kudeta
terhadap Soekarno, yang dilakukan AS dengan menggerakkan sejumlah perwira
Angkatan Darat yang disebutnya sebagai Our Local Army Friend. menurut pengamat
sejarawan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Dr Asvi Marwan Adam,
Soekarno benar-benar ingin sumber daya alam Indonesia dikelola oleh anak bangsa
sendiri. Asvi juga menuturkan, sebuah arsip di Kedutaan Besar Amerika Serikat
di Jakarta mengungkapkan pada 15 Desember 1965 sebuah tim dipimpin oleh Chaerul
Saleh di Istana Cipanas sedang membahas nasionalisasi perusahaan asing di
Indonesia. Soeharto yang pro-pemodal asing, datang ke sana menumpang
helikopter. Dia menyatakan kepada peserta rapat, bahwa dia dan Angkatan Darat
tidak setuju rencana nasionalisasi perusahaan asing itu.
Sebelum
tahun 1965, seorang taipan dari Amerika Serikat menemui Soekarno. Pengusaha itu
menyatakan keinginannya berinvestasi di Papua. Namun Soekarno menolak secara
halus. “Saya sepakat dan itu tawaran menarik. Tapi tidak untuk saat ini, coba
tawarkan kepada generasi setelah saya,” ujar Asvi menirukan jawaban Soekarno. Soekarno
berencana modal asing baru masuk Indonesia 20 tahun lagi, setelah putra-putri
Indonesia siap mengelola. Dia tidak mau perusahaan luar negeri masuk, sedangkan
orang Indonesia masih memiliki pengetahuan nol tentang alam mereka sendiri.
Oleh karenanya sebagai persiapan, Soekarno mengirim banyak mahasiswa belajar ke
negara-negara lain. Suharto, sebagai komandan Angkatan Bersenjata Republik
Indonesia (ABRI) disaat memimpin pasukan untuk memerangi G-30/S-PKI. Soekarno
boleh saja membuat tembok penghalang untuk asing dan mempersiapkan calon
pengelola negara. Namun Asvi menjelaskan bahwa usaha pihak luar yang bernafsu
ingin mendongkel kekuasaan Soekarno, tidak kalah kuat, Setahun sebelumnya yaitu
pada tahun 1964, seorang peneliti diberi akses untuk membuka dokumen penting
Departemen Luar Negeri Pakistan dan menemukan surat dari duta besar Pakistan di
Eropa. Dalam surat per Desember 1964, diplomat itu menyampaikan informasi
rahasia dari intel Belanda yang mengatakan bahwa dalam waktu dekat, Indonesia
akan beralih ke Barat. Lisa menjelaskan maksud dari informasi itu adalah akan
terjadi kudeta di Indonesia oleh partai komunis. Sebab itu, angkatan darat
memiliki alasan kuat untuk menamatkan Partai Komunis Indonesia (PKI), setelah
itu membuat Soekarno menjadi tahanan.
Telegram
rahasia dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat ke Perserikatan
Bangsa-Bangsa pada April 1965 menyebut Freeport Sulphur sudah sepakat dengan
pemerintah Indonesia untuk penambangan puncak Erstberg di Papua. Salah satu
bukti sebuah telegram rahasia Cinpac 342, 21 Januari 1965, pukul 21.48, yang
menyatakan ada pertemuan para penglima tinggi dan pejabat Angkatan Darat
Indonesia membahas rencana darurat itu, bila Presiden Soekarno meninggal. Namun
kelompok yang dipimpin Jenderal Soeharto tersebut ternyata bergerak lebih jauh
dari rencana itu. Jenderal Suharto justru mendesak angkatan darat agar
mengambil-alih kekuasaan tanpa menunggu Soekarno berhalangan. Mantan pejabat CIA Ralph Mc Gehee juga pernah bersaksi bahwa semuanya itu memang
benar adanya. Soeharto diberikan mandat dengan dikeluarkannya Supersemar untuk
mengatasi keadan oleh presiden Sukarno Soeharto diberikan mandat dengan
dikeluarkannya Supersemar untuk mengatasi keadan oleh presiden Sukarno Maka
dibuatlah PKI sebagai kambing
hitam sebagai tersangka pembunuhan 7 Dewan Jenderal yang pro Sukarno melalui
Gerakan 30 September yang didalangi oleh PKI ,
atau dikenal oleh pro-Suharto sebagai “G-30/S-PKI ”
dan disebut juga sebagai Gestapu (Gerakan Tiga Puluh) September oleh
pro-Sukarno. Setelah pecahnya peristiwa Gerakan 30 September 1965, keadaan
negara Indonesia berubah total. Terjadi kudeta yang telah direncanakan dengan
“memelintir dan mengubah” isi Surat Perintah 11 Maret (Supersemar) 1966, yang
pada akhirnya isi dari surat perintah itu disalahartikan. Dalam Supersemar,
Sukarno sebenarnya hanya memberi mandat untuk mengatasi keadaan negara yang
kacau-balau kepada Suharto, bukan justru menjadikannya menjadi seorang
presiden. Suharto dan Tien Suharto berdiri di depan Patung 7 Jenderal di daerah
Lubang Buaya yang dalam pelajaran sejarah, mereka telah “dibunuh PKI ” lalu jasadnya ditemukan hanya dalam satu
lubang sumur di daerah Lubang Buaya.
Dalam artikel berjudul JFK, Indonesia, CIA ,
and Freeport yang diterbitkan majalah Probe edisi Maret-April 1996, Lisa Pease
menulis bahwa akhirnya pada awal November 1965, satu bulan setelah tragedi
terbunuhnya sejumlah perwira loyalis Soekarno (yang dikenal juga sebagai 7
dewan Jenderal yang dibunuh PKI ),
Forbes Wilson mendapat telpon dari Ketua Dewan Direktur Freeport, Langbourne
Williams, yang menanyakan, “Apakah Freeport sudah siap untuk mengekplorasi
gunung emas di Irian Barat?. Forbes Wilson jelas kaget. Dengan jawaban dan
sikap tegas Sukarno yang juga sudah tersebar di dalam dunia para elite-elite
dan kartel-kartel pertambangan dan minyak dunia, Wilson tidak percaya mendengar
pertanyaan itu. Dia berpikir Freeport masih akan sulit mendapatkan izin karena
Soekarno masih berkuasa. Ketika itu Soekarno masih sah sebagai presiden
Indonesia bahkan hingga 1967, lalu darimana Williams yakin gunung emas di Irian
Barat akan jatuh ke tangan Freeport? Lisa Pease mendapatkan jawabannya. Para
petinggi Freeport ternyata sudah mempunyai kontak dengan tokoh penting di dalam
lingkaran elit Indonesia. Oleh karenanya, usaha Freeport untuk masuk ke
Indonesia akan semakin mudah. Beberapa elit Indonesia yang dimaksud pada era
itu diantaranya adalah Menteri Pertambangan dan Perminyakan pada saat itu Ibnu
Soetowo . Namun pada saat penandatanganan kontrak dengan
Freeport, juga dilakukan oleh menteri Pertambangan Indonesia selanjutnya yaitu
Ir. Slamet Bratanata.
Selain
itu juga ada seorang bisnisman sekaligus “makelar” untuk perusahaan-perusahaan
asing yaitu Julius Tahija. Julius Tahija berperan sebagai penghubung antara
Ibnu Soetowo dengan Freeport. Dalam bisnis ia menjadi pelopor dalam
keterlibatan pengusaha lokal dalam perusahaan multinasional lainnya, antara
lain terlibat dalam PT Faroka, PT Procter & Gambler (Inggris), PT Filma, PT
Samudera Indonesia, Bank Niaga, termasuk Freeport Indonesia.Sedangkan Ibnu
Soetowo sendiri sangat berpengaruh di dalam angkatan darat, karena dialah yang
menutup seluruh anggaran operasional mereka. Sebagai bukti adalah dilakukannya
pengesahan Undang-undang Penanaman Modal Asing (PMA) pada 1967 yaitu UU no
1/1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) yang draftnya dirancang di
Jenewa-Swiss yang didektekan oleh Rockefeller seorang Bilderberger dan disahkan
tahun 1967. Maka, Freeport menjadi perusahaan asing pertama yang kontraknya
ditandatangani Soeharto.
Freeport:
Simbol Penjajahan Kapitalisme Di Indonesia
PT
Freeport Indonesia kembali mengundang kontraversi. Perusahaan tambang asal AS
itu ngotot untuk memperpanjang kontraknya yang akan berakhir tahun 2021.
Padahal sejak hadir tahun 1967 lalu, besarnya kerugian yang ditimbulkan oleh
perusahaan itu baik dari aspek ekonomi, kemanusiaan dan lingkungan sudah sangat
nyata. Sayang, pemerintah yang semestinya membela kepentingan negara dan rakyat
justru lebih ‘membela’ kepentingan perusahaan itu. Berdasarkan Laporan Tahunan
2014 Freeport McMoran, cadangan bijih terbukti Freeport Indonesia sebesar 2,5
miliar dengan potensi kandungan emas sebesar 800 ton dan kandungan tembaga
sebanyak 13,2 juta ton. Besarnya cadangan itu menempatkan Grasberg sebagai
lokasi dengan cadangan emas terbesar dunia dan cadangan tembaga yang masuk
dalam 10 besar dunia. Pada tahun 2014, perusahaan itu menghasilkan 288 ribu ton
tembaga dan 32 ton emas dari rata-rata produksi bijih (ore) perhari sebanyak
120,500 ton. Jika produksi itu diasumsikan tetap, perusahaan itu butuh 57 tahun
lagi atau hingga tahun 2072 untuk menghabiskan cadangan terbukti saat ini.
Namun, Freeport McMoran, dalam presentasinya k epada para investor
mengklaim, memang perusahaan itu memiliki bahan mineral (material mineralized)
yang cukup besar, tetapi belum dikonversi menjadi cadangan terbukti. Artinya,
cadangan mineral terbukti yang dikuasai perusahaan itu berpotensi untuk terus
bertambah.
Sayang,
besarnya cadangan dan pendapatan perusahaan itu tidak banyak dinikmati oleh
penduduk Indonesia. Selain pajak, royalti yang dibayarkan perusahaan itu kepada
pemerintah sangat kecil. Pada tahun 2014, nilainya hanya Rp 1,5 triliun atau
3,3% dari total pendapatan-nya yang mencapai Rp 47 triliun. Cadangan yang
melimpah dan biaya yang murah tersebut menjadi alasan mengapa Freeport sangat
beram-bisi untuk terus memperpanjang kontraknya.
Biang Kerok
Kerugian
yang ditimbulkan oleh kehadiran Freeport sejatinya bukan hanya masalah ekonomi,
namun juga aspek kemanusian dan lingkungan. Suku Amugme dan Kamoro yang
merupakan penduduk asli Papua yang dulunya mendiami lokasi pertambangan
Freeport telah merasakan bagaimana getirnya hidup mereka sejak adanya Freeport.
1 Pada tahun 1977, misalnya, ketika suku Amungme meledakkan pipa tambang akibat
kemarahan mereka atas Freeport, militer dikerahkan untuk menumpas mereka
sehingga menyebabkan 900 warga tewas. Pada tahun 1995, pemerintah menggusur
2.000 penduduk yang telah tinggal turun-temurun di sekitar lokasi tambang dan
direlokasi ke lokasi lain dengan fasilitas pemukiman yang memprihatikan.
Penduduk juga kerap diintimidasi bahkan disiksa hingga tewas dengan alasan mereka
terlibat dalam Organisasi Pengacau Keamanan (OPM). 2 Sebagian kalangan bahkan
menilai berkembangnya OPM merupakan ekses dari ketidakadilan yang dirasakan
masyarakat Papua yang hidup miskin, sementara kekayaan alam mereka justru
dinikmati oleh Freeport dan segelintir elit di Jakarta.
Demi
menjaga keamanan investasinya, Freeport menetapkan standar keamanan yang cukup
ketat. Meski tidak pernah mengakui secara terbuka, berbagai temuan di lapangan
menunjukan bahwa Freeport telah membayar aparat militer Indonesia untuk
mengamankan perusahaan itu. Sejumlah mantan militer, polisi serta intelijen
dari Indonesia dan AS dipekerjakan untuk menjaga keamanan perusahaan itu.3
Freeport
juga dikenal sebagai perusahaan yang tidak ramah lingkungan. Limbah tailing
yang merupakan residu pertambangan perusahaan itu dibuang tanpa melalui
pengolahan yang sesuai standar. Dampaknya, sumberdaya alam di sekitar wilayah
pertambangan seperti Sungai Ajkwa, muara, hutan mangrove dan hutan tropis di
sekitarnya ikut tercemar. Kadar pencemaran lingkungan yang tinggi tidak hanya
mengganggu kesehatan penduduk, namun juga membatasi mereka untuk memanfaatkan
sumberdaya alam itu.4 Ironis memang, di satu sisi Freeport mampu mengirim
miliaran dolar ke AS, sementara penduduk Indonesia, khususnya penduduk Papua,
sebagian besar hidup dalam kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan.
Pelanggar
Aturan
Freeport
juga kerap membangkang terhadap regulasi pemerintah di sektor pertambangan. UU
No. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah mengatur pembatasan
luas lahan pertambangan, kewajiban divestasi saham hingga keharusan melakukan
pemurnian produk dalam negeri. Meski telah diundangkan sejak tahun 2009,
implementasi UU itu hingga saat ini belum bisa diterapkan secara utuh. Freeport
bahkan berpandangan UU itu tidak berlaku untuk dirinya yang izinnya dalam
bentuk Kontrak Karya (KK). Bahkan berdasarkan surat teguran Dirjen Minerba
kepada Freeport terungkap bahwa meskipun pemerintah dan Freeport telah membahas
amandemen naskah KK sejak Oktober 2014 sampai Maret 2015, Freport baru
menyetujui 2 pasal secara utuh dari 20 pasal yang dibahas.5
Meskipun
demikian, pemerintah tetap bersikap lunak kepada Freeport. Sejumlah peraturan
turunan dari UU Minerba, baik dalam bentuk Peraturan pemerintah maupun Peraturan
Menteri (Permen) berkali-kali direvesi hanya untuk mengakomodasi kepentingan
Freeport dan perusahaan pertambangan raksasa lainnya seperti Newmont. Pada
Permen ESDM No.7/2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral disebutkan bahwa
perusaahaan pertambangan wajib melakukan pengolahan dan pemurnian
selambat-lambatnya 6 Mei 2012. Aturan ini kemudian dicabut atas keputusan MA.
Selanjutnya, pemerintah menerbitkan Permen ESDM No. 11 yang memperpanjang batas
waktu kewajiban pengolahan dan pemurnian hingga Januari 2014. Setelah itu
pemerintah kembali merevisi aturannya dengan menerbitkan Permen ESDM No.1/2014
yang mengizinkan ekspor tembaga dengan kadar konsentrat 15%, berubah dari
aturan sebelumnya yang mensyaratkan minimal 99% kadar pemurnian-nya. Permen itu
juga memberikan kelonggaran kepada perusahaan tambang untuk mengekspor
konsentrat hingga 2017. Perubahan demi perubahan dilakukan untuk mengakomodasi
Freeport dan Newmont yang kadar konsentrat-nya baru 30-40% serta belum memiliki
progres dalam pembangunan smelter. Meski selalu mengancam melakukan penghentian
ekspor karena tidak dianggap tidak serius membangun smelter, setiap kali izin
ekspor perusahaan itu habis, pemerintah tetap melakukan perpanjangan izin
ekspor.
Dalam
pembayaran royalti, PP No. 9/2012 tentang Penerimaan Negara Bukan pajak telah
menetapkan bahwa royalti tembaga sebesar 4%, emas 3,75%, dan perak 3,25%.
Namun, Freeport hanya bersedia membayar royalti 1% untuk emas dan 3,5% untuk
tembaga. Baru pada Juli 2014, setelah negosiasi yang cukup alot, Freeport
bersedia mematuhi aturan itu.
Saat
ini, Freeport juga sedang berusaha untuk memperpanjang kontraknya yang akan
berakhir tahun 2021. Padahal jika mengacu pada PP Nomor 77/ 2014, Freeport baru
bisa mengajukan perpanjangan tahun 2019. Namun, bagi Freeport, tenggang waktu
itu tidak memberikan investasi. Berbagai lobi dilakukan perusahaan itu. James
R. Moffett, Chairman Freeport-McMoran, bahkan secara diam-diam menemui Jokowi.
Akhirnya, Menteri ESDM mengeluarkan surat yang memberikan ‘lampu hijau’ perpanjangan
kontrak dengan PT Freeport Indonesia
Tidak ada komentar:
Posting Komentar